Jakarta, Berita Viral —
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran DKI. Kritik PSI diberikan sebagai pengingat tiga tahun masa jabatan Anies sebagai pemimpin ibu kota, yang jatuh tepat hari ini, Jumat (16/10).
Fraksi PSI ingin Anies menghentikan program-program minim substansi, yakni program yang hanya dipandang bagus secara visual.
“Pak Anies sepertinya lebih semangat mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kehidupan warga, seperti Formula E, JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) yang instagramable, dan warna genteng rumah di sekitar flyover Lenteng Agung,” kata Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana di konpers virtual.
“Kami mohon Pak Anies lebih fokus mengurusi hal-hal yang penting dan mendesak,” lanjut dia.
William mencontohkan, Anies perlu memberikan perhatian khusus kepada sejumlah program yang urgen. Beberapa di antaranya adalah peningkatan kapasitas saluran air melalui normalisasi dan/atau naturalisasi sungai.
“Kemudian pembangunan LRT, penyediaan air bersih, dan revisi perda tata ruang. Intinya, yang memberikan prioritas anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang berdampak nyata bagi warga Jakarta,” beber dia.
Lalu PSI, kata William, meminta Anies lebih baik dalam mengelola anggaran. William meminta Anies belajar dari kejadian anggaran lem aibon sebesar Rp82 miliar.
“Kemudian Pak Anies juga harus belajar dari temuan BPK terhadap pengadaan robot pemadam kebakaran, yaitu Rp847 juta dan Rp1,4 miliar,” ujar William.
“Ke depan, Gubernur Anies harus lebih hati-hati dan kalau perlu sisir anggaran dinas satu-per satu,” sambung William.
Terakhir, William meminta Anies bisa lebih transparan dalam mengelola anggaran. Kata William, transparansi adalah sumber pertanggungjawaban Anies terhadap penggunaan uang rakyat.
“Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan agar Gubernur Anies tidak alergi jika warga Jakarta ingin mengetahui rincian APBD sejak awal perencanaan hingga realisasi anggarannya,” tutup dia.
BRVIndonesia.com telah menghubungi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta Atika Nur Rahmania untuk mengklarifikasi kritik PSI. Namun, yang bersangkutan tak merespons panggilan.
(ctr/wis)
[Gambas:Video BRV]
