Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menyatakan rekonsiliasi tidak perlu dilakukan lagi seperti yang diucapkan petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Menurut Arteria, saat ini semua masyarakat sudah bersatu dan tidak berkubu-kubu lagi.
“Saya pikir sudah tidak perlu rekonsiliasi karena sekarang sudah baik-baik saja, semuanya sudah satu, tidak ada kaum sana kaum sini lagi,” kata Arteria kepada BRVIndonesia.com, Kamis (12/11).
Ia mengaku menghormati sikap Rizieq yang mau membuka diri untuk rekonsiliasi dengan pemerintah. Namun, anggota Komisi III DPR RI itu mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan terhadap sejumlah tokoh sebagaimana diminta oleh Rizieq.
Sebelumnya, Rizieq meminta Habib Bahar bin Smith, Jumhur Hidayat dan Abu Bakar Baasyir dibebaskan.
“Kita hormati sikap beliau yang mau buka diri dan buka ruang, tapi masalahnya negara ini negara hukum, jadi rekonsiliasinya dengan pergunakan kanal hukum saja,” kata Arteria.
PKS Minta Respons Pemerintah
Terpisah, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah menanggapi kesiapan Rizieq untuk melakukan rekonsiliasi.
Menurutnya, pemerintah harus menciptakan suasana rukun di tengah masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Rekonsiliasi itu mahal. Beliau [Rizieq] siap rekonsiliasi. Apa konten untuk rekonsiliasi mudah dicapai kesepakatan jika sudah ada komunikasi. Ayo pemerintah dalam kondisi pandemi kita semua guyub dan saling percaya diri,” katanya.
Mardani menambahkan, rekonsiliasi pasca penyelenggaraan Pilpres 2019 belum terjadi meskipun Gerindra sudah bergabung ke dalam partai politik pendukung pemerintah saat ini.
Menurut Mardani, bergabungnya Gerindra yang kemudian membuat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) merupakan penguatan koalisi, bukan rekonsiliasi.
“Itu bukan rekonsiliasi. Tapi penguatan koalisi. Di grass root perlu rekonsiliasi,” ujar Mardani.
Sebelumnya, Rizieq mengatakan pihaknya siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Rizieq pun mendesak dibukanya pintu dialog untuk membicarakan rencana rekonsiliasi tersebut.
“Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting,” kata Rizieq dikutip dari video di kanal YouTube FrontTV, Rabu (11/11).
Rizieq mengaku sudah menawarkan dialog dengan pemerintah ketika menggelar tabligh akbar sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurutnya, saat itu pihaknya siap melakukan dialog kapanpun kalau pemerintah bersedia duduk dengan para habaib dan ulama.
“Tapi apa jawaban yang diterima? Jawaban yang kami terima, bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang didapatkan, tapi yang kita dapatkan kriminalisasi ulama,” ujarnya.
Kali ini, Rizieq kembali siap berdialog dengan pemerintah. Namun, ia memberikan syarat kepada pemerintah agar menghentikan kriminalisasi ulama, membebaskan para aktivis hingga pelajar yang ditangkap karena menyampaikan pendapat.
(mts/bmw/bmw)
[Gambas:Video BRV]
