“Sekarang Rp3 miliar. Tahun depan ada Rp4 miliar, naik Rp1 milyar,” kata Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut (LMEA) Kemenperin Endang Suwartini di kantornya, kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (11/12).
Penambahan permodalan ini menurut Endang bisa disalurkan untuk IKM yang mendapat pesanan. Sehingga mereka butuh tambahan modal dan mesin.
“Nanti kami perbaiki mesin-mesinnya. Anggaran restruktisasi kita gedein lagi, permodalan saluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) lebih gede lagi nanti,” ucapnya.
Menurut Endang, penambahan anggaran untuk IKM otomotif ini masih mungkin direvisi. Perubahan mungkin dilakukan tergantung dari program yang dijalankan IKM.
KUR tak mencukupi
Selain itu, Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) menilai masalah permodalan jadi salah satu kendala berkembangnya IKM otomotif di Indonesia.
“Suku bunga (peminjaman modal belum) pro IKM. Kalau di luar itu bunga lebih murah, kalau kita kan tinggi,” terang Ketua Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Rosalina Faried, saat ditemui di kesempatan yang sama.
Soal permodalan dari pemerintah, menurut Rosalina hal itu telah diwacanakan sejak jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu pemerintah berencana untuk memberikan kredit khusus dengan bank tertentu.
“Bank itu kayak Bapindo, memberi kredit khusus,” tuturnya.
Namun di era Presiden Joko Widodo, kebijakan permodalan diubah menjadi KUR.
“Sekarang ada KUR, tapi kan itu terbatas. Sementara mesin otomotif milyaran,” kata Rosalina.
Sehingga menurutnya, dana KUR biasanya tak sanggup untuk membiayai permintaan modal para pelaku IKM. Saat ini dana yang digelontorkan pemerintah untuk keseluruhan IKM berjumlah Rp12 milyar. (eks/eks)
