Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh meragukan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang 1,75 juta pemilih belum rekam e-KTP.
Zudan heran klaim KPU selalu berubah-ubah dalam waktu singkat. Padahal mereka tak berkoordinasi sama sekali dengan Dukcapil yang berwenang mengurusi data tersebut.
“Saya masih ragu dengan angkanya Pak Viryan (Komisioner KPU Viryan Aziz). Dulu 20 juta, minggu lalu turun 2,7 juta, minggu ini 1,7 juta. Lama-lama juga jadi habis sendiri,” kata Zudan kepada BRVIndonesia.com, Kamis (12/11).
Zudan menyampaikan seharusnya KPU berkoordinasi untuk memadankan data dengan Dukcapil. Temuan itu harus dicocokkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Meski begitu, Zudan memastikan pihaknya bekerja keras agar seluruh warga Indonesia merekam e-KTP. Mereka melakukan program Jebol atau jemput bola untuk merekam e-KTP di berbagai daerah.
Petugas Dukcapil juga diminta bekerja saat hari libur. Padahal, kata Zudan, tak ada anggaran lembur bagi PNS Dukcapil.
“Ada pilkada maupun tidak ada pilkada ini, rutin kita lakukan karena memang jiwa kawan-kawan dukcapil yang ingin terus memberikan layanan yang proaktif,” ucapnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut ada 20,7 juta pemilih Pilkada Serentak 2020 yang belum merekam e-KTP per Selasa (27/10). Data itu berubah jadi 2,7 juta orang pada Senin (2/11).
Terbaru, pada Kamis (12/11), Viryan menyebut masih ada 1,75 juta orang yang belum rekam e-KTP. Jumlah itu tersebar paling banyak di Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa pemilih hak pilih wajib terdaftar dalam daftar pemilih. Jika tidak, ia tetap bisa memilih dengan menunjukkan KTP di TPS sesuai alamat yang tertera.
(dhf/bmw/bmw)
[Gambas:Video BRV]
