Padang, Berita Viral —
Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta koleganya sesama politikus di DPRD Solok, Sumbar, untuk mematuhi prosedur pergantian pimpinan dewan, bukan hanya asal protes.
Menurutnya, Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sekarang masih berhak untuk memimpin sidang dan tidak bisa digantikan karena proses administrasinya belum tuntas.
“Jadi harus ngerti dan paham lah dengan aturan. Jika tidak, wajah Sumbar di pentas politik akan semakin memalukan, padahal orang lain konsentrasi dengan pandemi Covid-19,” ujar Supardi, kepada BRVIndonesia.com, Rabu (18/8).
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Sumbar, dengan agenda pembahasan RPJMD, Rabu (18/8), berlangsung ricuh. Sejumlah anggota dewan terlibat baku hantam.
Pangkal masalahnya adalah sejumlah anggota dewan menolak Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra sebagai pemimpin rapat dengan dalih ada mosi tak percaya terhadapnya. Proses itu sendiri masih berjalan.
Supardi melanjutkan bahwa pemberhentian jabatan pimpinan dewan memiliki prosedurnya sendiri.
Hal itu dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2016 pada Pasal 36 dan 38 yang menyebut pimpinan DPRD berhenti atas dua hal, pertama, terbukti melanggar sumpah atau janji atau tugas jabatan dalam kode etik.
Selain itu, partai politik melakukan pergantian antar waktu. Dalam hal itu, wakil ketua akan menggantikannya.
Supardi mengatakan pemimpin DPRD itu tidak dipilih secara demokratis, namun ditunjuk oleh partai yang mengusungnya. Partai yang mengusulkan kepada DPRD dan Gubernur.
“Pemimpin itu tidak dipilih, namun ia ditunjuk oleh partai, partai mengusulkan ke DPRD dan DPRD ke Gubernur,” jelasnya.
Proses pemberhentian jabatan juga, lanjutnya, harus melalui prosedur administrasi. Yakni, menerima surat pemberhentian dari gubernur, yang kemudian akan diadakan pelantikan lagi untuk pemimpin yang baru.
“Setelah pelantikan, maka berhak lah ketua yang baru menjabat dan menjalankan fungsinya,” lanjut Supardi, yang merupakan politikus Partai Gerindra tersebut.
Atas insiden di Solok itu, Supardi meminta partai menegur keras kader yang memancing kericuhan tersebut. “Partai harus tegur keras kader yang bikin malu tadi, indikasi karena partai terlibat di sana,” kata dia.
(nya/arh)
[Gambas:Video BRV]
