Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menyebut penggunaan rapid test (tes cepat) untuk memeriksa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpotensi mengakibatkan bahaya besar penularan Covid-19 pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Pasalnya Windhu menjelaskan, pemeriksaan menggunakan rapid test dikhawatirkan memunculkan celah berupa hasil negatif palsu. Sehingga, petugas yang terbaca negatif tapi sebetulnya menjadi pembawa virus.
Negatif palsu merupakan kondisi ketika virus tidak muncul dari hasil tes sekalipun orang tersebut sebetulnya terinfeksi.
“Risikonya nanti akan ada banyak petugas dinyatakan non-reaktif sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk bertugas, padahal mungkin saja mereka ini banyak yang mengandung virus tapi tidak terdeteksi oleh rapid test, sehingga mereka akan menjadi sumber penularan tanpa disadari,” terang Windhu kepada BRVIndonesia.com, Kamis (12/11).
Ia pun menyarankan, sumber penularan infeksi virus corona idealnya dapat dicegah dengan menerapkan pemeriksaan PCR dengan metode swab test atau tes usap.
Jika cara pencegahan tak tepat, Windhu khawatir celah penularan di antara petugas KPPS bakal berdampak pada peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.
Ia pun mengingatkan, rapid test tidak akurat digunakan untuk diagnosis Covid-19. Penggunaan rapid test antibodi yang selama ini digunakan di Indonesia hanya dikhususkan sebagai skrining awal dan harus diteruskan dengan pemeriksaan lanjutan berupa swab test.
“Seharusnya PCR test [untuk diagnosis], karena risikonya nanti [kalau rapid test] penularan tidak diketahui,” tutur Windhu.
Adapun jika pemeriksaan menggunakan swab terbentur biaya, maka ada pemeriksaan lain yang bisa dilakukan berupa rapid test serologi atau kerap disebut dengan rapid test antigen.
Pemeriksaan rapid test antigen memiliki kepekaan dan akurasi lebih tinggi dalam mengenali antibodi virus corona dalam tubuh.
Windhu menjelaskan, penggunaan rapid tets antigen bisa jadi pilihan pemerintah untuk memeriksa atau melakukan testing ke para petugas KPPS. Rapid tes antigen juga lebih murah ketimbang pemeriksaan swab, namun memiliki tingkat akurasi lebih tinggi daripada rapid tes antibodi.
“Bisa juga skrining pakai rapid test berbasis antigen, bukan berbasis antibodi yang saat ini kebanyakan digunakan, lebih murah, dan lebih akurat daripada rapid tes antibodi,” ucap dia.
Senada dengan Windhu, Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman menyarankan pemeriksaan rapid test antigen untuk pemeriksaan petugas KPPS.
Dicky menilai penggunaan rapid test antibodi tidak efektif dan tidak efisien dari segi biaya, karena selain lambat mendeteksi virus, juga harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab.
“Gak efektif, kalau rapid test antibodi ya itu tidak akan efektif, artinya dia harus dicari tahu lagi, ada pemeriksaan lagi, jadinya tidak efektif, jadi saya tidak menyarankan,” tutur Dicky.
Diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan hanya menggunakan rapid test untuk memeriksa petugas KPPS, sebelum bertugas di hari pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember.
Komisioner KPU, Ilham Saputra beralasan tidak memiliki pilihan lain lantaran untuk tes swab perlu anggaran yang besar. Selain itu pemerintah pusat pun hanya bisa membantu dalam bentuk rapid test.
“Kami tidak punya pilihan karena memang pertama bahwa untuk swab itu lumayan mahal biayanya. Kami hanya di-support pemerintah pusat untuk melakukan rapid,” kata Ilham dalam webinar KPU, Rabu (11/11).
(mln/nma/NMA)
[Gambas:Video BRV]
